Cyberbullying di Media Sosial sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Demokrasi Digital

Abstract

Studi ini meneliti perundungan siber di media sosial sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di era demokrasi digital Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui riset pustaka, studi ini menganalisis data sekunder dari instrumen hukum internasional, peraturan nasional, literatur akademis, dan laporan statistik dari lembaga-lembaga otoritatif seperti UNICEF, ITU, Komnas HAM, dan We Are Social & Hootsuite. Temuan menunjukkan bahwa perundungan siber merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata, karena mengancam martabat, privasi, keselamatan, dan kesehatan mental korban, hak-hak yang dijamin berdasarkan Pasal 12 dan 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada di Indonesia, khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 19/2016), masih belum memadai karena tidak adanya definisi hukum spesifik tentang perundungan siber, mekanisme perlindungan korban yang terbatas, dan kurangnya kewajiban akuntabilitas aktif bagi platform media sosial. Analisis komparatif dengan Digital Services Act Uni Eropa dan Online Safety Act Australia menyoroti kesenjangan regulasi yang signifikan. Studi ini merekomendasikan agar Indonesia merevisi peraturan perundang-undangan digitalnya, memperkuat pendidikan literasi digital, dan membangun mekanisme pemulihan korban yang terstruktur untuk memastikan lingkungan digital yang lebih aman dan menghormati hak asasi manusia.